Refferensi: http://oase.kompas.com/read/xml/2009/03/11/03472420/ketika.nagabonar.perintahkan.berhenti.berpikir

“Jenderal, ku perintahkan kau berhenti berpikir. Kalau kau berpikir, aku pun ikut berpikir, pusing aku”. Kalimat tersebut diucapkan aktor kawakan Deddy Mizwar, yang sering disapa Jenderal Naga Bonar, dalam logat batak yang kental. “Perintah” terhadap sang Jenderal tersebut diucapkan Deddy Mizwar bukan dalam sebuah akting film atau sinetron, tetapi dalam keadaan sadar tanpa rekayasa. Meski “jenderal” Deddy Mizwar gelar palsu yang hanya ada di film Naga Bonar, namun sang Jenderal yang diperintahkannya itu adalah jenderal asli berbintang dua yang pernah menjabat Asisten Terotorial (Aster) Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad). Dia tidak lain Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi. Belum sempat Saurip Kadi menjawab, “Jenderal Naga Bonar” kembali mengatakan, “Mulai saat ini, kau harus berbuat, bekerja untuk kesejahteraan rakyat!”. Mendengar perintah tersebut, Saurip Kadi pun langsung menjawab, “Siap, Jenderal!” Peristiwa nyata tersebut terjadi ketika Deddy Mizwar bersama Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi menyatakan kesiapannya memimpin bangsa Indonesia dalam acara “Refleksi Politik Jenderal Naga Bonar” di Galeri Cipta Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat (27/2). Deddy Mizwar yang lahir di Jakarta, 5 Maret 1955, selama ini dikenal sebagai aktor senior dan sutradara kawakan. Saat ini ia tercatat masih menjabat sebagai Ketua Badan Pertimbangan Perfilman Nasional periode 2006-2009. Sejumlah film dan sinetron berkualitas pernah dihasilkannya bersama Production House (PH) yang didirikannya pada 1997, antara lain sinetron “Mat Angin”, serial sinetron ramadhan “Lorong Waktu”, “Demi Masa”, “Kiamat Sudah Dekat”, film “Ketika”, film “Nagabonar Jadi 2″, dan terakhir sinetron “Para Pencari Tuhan”. Deddy Mizwar bertindak selaku produser sekaligus aktor dan sutradaranya. Julukan “Jenderal Naga Bonar” memang seolah tidak bisa lepas dari Deddy Mizwar karena perannya yang apik dalam film “Naga Bonar”. Kini, menjelang pesta demokrasi 2009, tiba-tiba nama Deddy Mizwar muncul di kancah perpolitikan nasional. Tidak tanggung-tanggung, ia menyatakan kesediaannya memimpin bangsa Indonesia dan bertarung dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. “Selama ini saya tidak pernah bicara politik. Kalau sekarang saya bicara politik, tentu ada sesuatu yang mendorong saya. Kenapa? Karena ada yang salah ’mengatur’ negeri ini,” kata Deddy Mizwar.

Dalam pidato refleksi politiknya yang kerap diwarnai guyon dan celetukan segar itu, Deddy Mizwar mengatakan, pemerintahan demi pemerintahan telah berlalu, bahkan masa reformasi telah sepuluh tahun berjalan, namun masih menyisakan sekitar 40 juta orang yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Pemerintah, lanjutnya, tidak banyak bertindak melayani rakyat dan rakyat seringkali pasrah menerima keadaan. “Ini pertanda penurunan kualitas budaya bangsa. Pembangunan tidak menyentuh hal-hal yang fundamental,” katanya. Deddy pun mengkritik ketentuan perundangan yang tidak memberi peluang bagi calon presiden independen, serta ketentuan “parliamentary threshold” yang dikatakannya akan menghilangkan banyak suara rakyat yang memilih partai-partai kecil. “Ketentuan mengenai pengajuan capres hanya oleh parpol atau gabungan itu telah merampok kedaulatan rakyat. Kenapa menghalangi munculnya pemimpin baru yang memberi harapan kepada rakyat. Apa kata dunia?” katanya. Kalimat “apa kata dunia” yang menjadi ungkapan populer Jenderal Naga Bonar di film “Naga Bonar” itu kerap diucapkan Deddy Mizwar dalam pidatonya. Meski demikian, Deddy yakin masih ada partai pejuang yang akan mengusung capres yang memenuhi sejumlah persyaratan, seperti mempunyai solusi untuk menghentikan keterpurukan, punya paradigma baru tentang sistem kenegaraan, punya keberanian, punya integritas dan tidak bermasalah. “Kalau pemimpin bermasalah, jangankan memikirkan rakyat, menyelamatkan diri sendiri saja repot. Karena itu, Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi dan saya, ’Jenderal Naga Bonar’ siap mengembalikan kedaulatan rakyat dengan mengutamakan rakyat,” katanya tegas yang disambut tepuk tangan hadirin. Seperti tidak mau kalah dengan pidato “fenomenal” dan penuh canda dari sang Jenderal Naga Bonar Deddy Mizwar, Saurip Kadi yang mendapat giliran berpidato, tiba-tiba berdiri memberi hormat ala militer kepada Deddy Mizwar, yang meski sedikit kaget namun dengan sigap membalas hormat tersebut. “Saya harus memberi hormat, karena Bang Deddy Mizwar ini lebih tinggi pangkatnya, dia bintang empat, saya cuma bintang dua,” katanya yang disambut tawa dan tepuk tangan orang-orang yang hadir dalam acara itu. Berbeda dengan Deddy Mizwar yang secara tiba-tiba menyandang gelar Jenderal dalam film Naga Bonar, Saurip Kadi dikenal sebagai prajurit TNI yang cakap dalam karirnya hingga menyandang gelar jenderal berbintang dua hingga pensiun. Mayor Jenderal TNI (Purn) Saurip Kadi lahir di Brebes, Jawa Tengah, 18 Januari 1951. Karir militernya sebagai perwira pertama dimulai di lingkungan Kodam V/Brawijaya yaitu di Batalyon Infantri 521 Kediri, dilanjutkan di Brigade Infantri 16 masing-masing di Kediri dan Korem 083/Malang. Ia pernah menjabat sebagai anggota DPR RI (1995-1997), Staf Ahli bidang Khusus Menhankam, dan terakhir sebagai Asisten Teritorial Kepala Staf TNI AD. Dalam pidatonya, Saurip Kadi menyebut sistem kenegaraan di Indonesia yang “semrawut” karena mencampuradukkan sistem presidensial dengan sistem parlementer. Ia juga berpendapat, dalam negara demokrasi seharusnya ada pemisahan antara negara dan pemerintah. “Ke depan, kita harus meninggalkan sistem yang semrawut ini. Kita harus menyusun sistem baru berdasarkan ciri bangsa, akal sehat dan budi luhur,” kata penulis buku “Mengutamakan Rakyat” itu. Untuk itu, Saurip Kadi mengajak seluruh komponen bangsa untuk duduk bersama melakukan rekonsiliasi atau islah. Dalam acara tersebut, tampak hadir sejumlah pimpinan partai politik seperti Partai Buruh, Partai Pemuda Indonesia, dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia. Sulit Bersaing Deddy Mizwar boleh-boleh saja menyatakan kesiapannya manjadi calon presiden, namun perlu mempertimbangkan berbagai hal seperti kemungkinannya untuk maju dengan dicalonkan oleh partai politik. Pengamat politik dari Universitas Paramadina Bima Arya Sugiarto mengatakan, tingkat popularitas Deddy Mizwar memang lebih tinggi dibandingkan para artis lain namun niatnya untuk maju bertarung di pemilihan presiden akan terkendala waktu dan faktor prinsip yaitu partai pendukungnya. “Pertanyaannya bisa ’nggak dalam waktu yang singkat ini, partai-partai kecil yang mendukungnya berpacu dengan waktu memperoleh dukungan suara untuk memajukan Deddy,” ujarnya. Bima menilai, kesiapan Deddy Mizwar itu tergolong terlambat, meski gagasan yang diusungnya juga penting. Menurut dia, modal popularitas Deddy sebenarnya bisa digunakan untuk membuat capres dari partai besar melirik peluangnya menjadi cawapres. Senada dengan itu, pengamat politik LIPI Syamsuddin Haris juga memperkirakan Deddy akan sulit untuk bersaing dengan calon presiden yang lain, kecuali jika ia bertarung dalam pemilihan kepala daerah. “Kalau Pilkada ada calon independen, sedangkan capres butuh dukungan partai politik dan minimal 20 persen kursi sesuai UU Pilpres. Kalau partai yang mendukung tidak signifikan bagaimana?,” katanya. Jika hanya mengandalkan popularitas, nampaknya perjalanan politik Jenderal Naga Bonar masih akan mengalami banyak kendala untuk bisa memimpin bangsa Indonesia.

Dalam sebuah diskusi, seorang kawan melontarkan pertanyaan unik dan nyleneh, siapa sesungguhnya yang dimaksud petani? Dan kalau pengusaha besar bermodal dan dengan modalnya yang besar itu ia menggeluti aktivitas usaha usaha pertanian serupa, dan mendapatkan keuntungan yang berlipat lipat, apakah mereka juga termasuk dalam kategori petani? Polemikpun muncul, sebagian peserta mengatakan itu bukan petani dan sebagian menyebut sebagai petani. Masing masing alasan dikemukakan, petani, orang yang mengerjakan lahan sawahnya secara langsung dan menghasilkan untuk kebutuhannya. Sedang pengusaha , meski tidak langsung menggarap lahan, tapi dengan modalnya beraktivitas yang berkait dengan pertanian, misal membuat pupuk, obat obat pertanian, dan lainnya. Kelompok yang menyebutkan bukan petani, bertolak pada argumentasi batiniyah. Meski secara riil terjadi kegiatan pertanian tetapi usaha tersebut tidak dijiwai nilai nilai immateri yang selama ini melekat pada diri petani Indonsia. Ada tiga nilai yang tidak dimiliki model pertanian “sarat modal/bermodal” yakni nilai. Petani agar menghormati lingkungan sekitarnya, baik alam dan sosial, baik dalam bentuk lingkungan alam maupun lingkungan sosial dalam mengelola usaha pertanian. Namun dalam kenyataan, dalam konteks pertanian sarat modal, yang acap kali dijumpai petani lebih mendasarkan pada unsur material katimbang immaterial. Karena tidak terlalu mengherankan jika model pertanian ‘sarat modal’ justru melahirkan suatu bentuk destruktif baru dalam dunia pertanian kita. Kerusakan ekologi dan berkembangnya sikap egoisme dalam keluarga petani merupakan sedikit contoh dari sederet ekses yang muncul dari usaha pertanian ‘sarat modal’

Sukabiwata seorang praktisi pertanian yang juga seorang ketua Partai Merdeka di Yogyakarta dalam tulisan berjudul Petani Modal Vis a Vis Petani Gurem menyebutkan, sekarang ini banyak bermunculan fenomena perusahaan perusahaan yang terjun langsung dalam usaha pertanian. Perusahaan perusahaan tersebut tidak saja mengelola lahan yang hanya menghasilkan produk pertanian, seperti sayur, buah dan bahan obat obatan. Tapi mereka itu juga terlibat intens dalam pembuatan dan penyediaan pupuk, pengadaan obat obatan pertanian hingga penelitian.

Jadi, menurut Sukabiwata, dalam konteks pertanian agropolitan apakah petani konvensional yang masih memegang teguh kultur dan nilai spiritual bisa masuk. Kalaupun bisa,apakah petani yang demikian itu tidak akan termaginalkan dengan sendirinya. Jangan jangan masuh riil petani adalah sosok perusahaan besar seperti itu. Asumsi muncul bertolak pada policy penguasa perihal revolusi hujau yang terbukti sangat merugikan petani. Alih alih menawarkan teknologi transgenic, perusahaan perusahaan besar melarang petani Indonesia menanam beras varitas unggul. Alhasil, hasanah budaya tani lokal pun menjadi hilang. Sejak saat itulah usaha pertanian menjadi kering dan tidak bermakna. Semua tananam sejak Aceh sampai Merauke seragam. Ongkos produksi pun semakil mahal. Jauh lebih besar dari hasil yang didapat. Kehidupan petanilah yang makin hancur(albertus wahana)

Meski terbatas waktu, hanya beberapa hari dari ditutupnya batas waktu pendaftaran para caleg (calon legislatif ) untuk Pemilu 2009, Partai Merdeka yang baru saja ditetapkan menjadi partai peserta pemilu oleh KPU setelah memenangkan gugatannya di PTUN, khususnya Partai Merdeka Propinsi DIY, telah berhasil melaksanakan tahapan pencalegan dengan tertib, tidak ada saling tarik ulur antarpengurus dan kadernya dalam menentukan nama caleg.

Sukabiwata

“Memang, karena para kader Partai Merdeka semangat dan mentalnya hidup di partai bukan berorientasi pada pos legislatif, bukan semata-mata untuk meraih kedudukan di kursi dewan, tetapi mereka berjuang lewat Partai Merdeka, untuk bisa mewujudkan negara yang benar-benar ber-Kebangsaan, kerakyatan dan kemandirian, yang tujuan akhirnya, rakyat dan bangsa ini mendapatkan kemakmuran dan kesejahteraan,” kata Drs. Sukabiwata SIP, MH., Ketua Dewan Pimpinan Tingkat Propinsi DIY, pada Parle di ruang kerjanya, pekan lalu. Menurutnya, yang dilakukan oleh Partai Merdeka dalam kiprahnya ini yang penting dan yang diseriusi adalah bagaimana tata kehidupan pembaruan ini tetap berlangsung, dan hal ini tidak perlu harus diperjuangkan lewat menjadi anggota legislatif. Tetapi sebagai bentuk keberadan partai yang merupakan amanat Undang-undang Dasar (UUD) 1945, Partai Merdeka tetap ikut pemilu dan tetap mencalegkan para kadernya. Ketentuan/persyaratan 30 persen untuk kaum perempuan sudah terpenuhi. Untuk Pemilu 2009 Partai Merdeka DIY telah mengajukan/mengusulkan nama-nama kadernya untuk dicalegkan, baik untuk DPRD tingkat propinsi maupun DPRD Kabupaten/kota. Mereka yang diusung ke DPRD Propinsi, terdiri: Sugeng Wiyadi, Sri, Budi Raharjo (dari Dapel kota), Purwanto, Heny Syamsiah (Dapel Kab Bantul), FX Mujio (Dapel Kulonprogo). Ir Djoko D. dan Neny Dwi Hastuti (Dapel Sleman). Reidoseta (Dapel Gunungkidul).

Sejak zaman dahulu Indonesia ini negara agraris, tetapi kini menjadi negara yang belum bisa menentukan, negara yang bagaimana. Terkait dengan itu Partai Merdeka bertekad mengembalikan ke bentuk agraris. Dengan pemikiran dan landasan, bahwa sebenarnya kultur kita itu kultur pertanian, SDM kita bermental petani. Jadi hanya dengan menjadi negara pertanian, bangsa petani, kita akan punya harkat dan martabat sebagai bangsa. (albertus wahana)

Kedaulatan Rakyat

  19/05/2008 09:44:47 

YOGYA (KR) – Perekonomian Yogya terancam porak-poranda, karena diterpa kenaikan listrik yang sudah berjalan dan kenaikan harga BBM. Kenyataannya, sebelum harga BBM naik, semua barang sudah naik dan mempengaruhi proses produksi dunia usaha, khususnya kinerja UKM.

“Beban utang UKM sebagai dampak gempa beberapa waktu lalu saja belum tuntas, sekarang masih dibebani kenaikan listrik dan BBM,” kata Ambar Tjahjono SE, Ketua Komite Percepatan Pemulihan Ekonomi Yogyakarta ‘Bangkit’ (KP2E ‘Yo Bangkit’), yang didampingi fungsionaris Yogya Rescue, seperti Hari Dendi, Bagus Ardi Baliantoro, Jadin C Jamaluddin, Sukabiwata, Sabtu (17/5).
Menurut Ambar, saat ini sudah banyak perusahaan yang menjerit karena terkena beban kenaikan listrik yang mencapai 100 persen, termasuk sektor industri pariwisata, khususnya perhotelan. Menurut Bagus Ardi Baliantoro yang juga Ketua Masyarakat Pariwisata Indonesia (MPI) Yogyakarta, kalangan trave agent dan perhotelan bingung, karena tarif dan perjanjian kontrak sudah disepakati sejak lama. Sehingga kalau kena beban kenaikan listrik dan dampak kenaikan harga BBM, tentu berat. “Orang asing tak mau tahu dampak kenaikan ini,” katanya.
Oleh karena itu, menurut Hari Dendi, masalah ini perlu segera diselesaikan. Yogya Rescue hendaknya bisa menjadi crisis center. Sementara Jadin C Jamaluddin menegaskan, momentum sekarang justru menjadi saat yang paling tepat untuk bersatunya pengusaha dengan buruh. Karena, dampak kenaikan listrik dan harga BBM akan menimpa dan dirasakan baik pengusaha maupun buruh. Untuk itu, langkah konkret perlu dikedepankan oleh Pemda setempat.
Pada bagian lain Ambar Tjahjono mengingatkan bahwa sisa utang akibat gempa yang menjadi beban UKM masih belum terselesaikan, kendati sudah dimintakan keringanan dan pengertian dari pihak perbankan. Sehingga, kalau dengan beban itu, masih ditambah dengan beban kenaikan listrik dan kenaikan harga BBM sebagai dobel dampak, akan makin memberatkan dan bisa berbahaya bagi kelangsungan hidup UKM  di Yogya khususnya.
Dalam hal ini, KP2E ‘Yo Bangkit’ terus melakukan pendampingan pada UKM yang terkena masalah tersebut, dengan terus menggalang jejaring dengan pihak terkait. “Semua ini sangat membutuhkan dukungan dari Pemda maupun DPRD untuk melakukan langkah bersama,” tambah Ambar.   
Posted in AKSI, Perbankan ]]> http://sukabiwata.wordpress.com/2009/01/19/kenaikan-listrik-dan-bbm-porak-porandakan-ekonomi-yogya/feed/ 0 sukabiwata logo_br_kr http://sukabiwata.wordpress.com/2009/01/19/ratusan-umkm-geruduk-kantor-bi/ http://sukabiwata.wordpress.com/2009/01/19/ratusan-umkm-geruduk-kantor-bi/#comments Mon, 19 Jan 2009 15:49:04 +0000 sukabiwata http://sukabiwata.wordpress.com/?p=36 ]]>

Suara Merdeka

YOGYAKARTA - Ratusan pelaku usaha ekonomi mikro dan menengah (UMKM) menggeruduk kantor Bank Indonesia, Jalan P Senopati, Yogyakarta, kemarin. Mereka menuntut pihak bank tidak menyita aset/jaminan para pelaku yang tak mampu membayar pinjaman.

Ketua Forum UMKM Pascabencana Yogyakarta, Sukabiwata SH MH menegaskan, dia dan teman-teman tidak akan ngemplang utang. Mereka hanya meminta ada kebijakan baru untuk menyelesaikan kasus tersebut, seperti penundaan pembayaran angsuran bunga dan pokok. “Perlu kebijakan progresif dari perbankan,” pintanya.

Para pelaku UMKM minta penundaan kewajiban membayar denda, angsuran, dan bunga minimal tiga tahun. Selama kurun waktu tersebut, dia dan yang lain akan mengonsolidasi kegiatan ekonomi dengan harapan pada tahun keempat sudah bisa membayar.

Demo...demooo

Sejak gempa bumi 27 Mei 2006, banyak UMKM yang berhentu beraktivitas bahkan ada yang bangkrut. Memang, BI sudah mengeluarkan kebijakan perlakuan khusus terhadap kredit pascabencana. Namun menurut dia, Keputusan PBI Nomor 8/10PBI/2006 itu berbeda dari harapan para pengusaha kecil.

Tekanan

Dia juga mengaku, anggotanya mendapat tekanan dari pihak bank seperti ancaman penyitaan aset kalau tidak segera membayar pinjaman, bunga, dan denda. Bahkan sebagian sudah ada yang disita.

“Sebagai pemegang otoritas perbankan, BI harusnya membantu para pelaku UMKM agar mereka bisa kembali berkembang. Kalau mereka mati, pengangguran akan bertambah karena ada PHK,” ujar salah seorang anggota DPRD DIY, Esti Wijayanti yang ikut aksi tersebut.

“Moratorium bukan penghapusan utang. Pelaku UMKM hanya butuh dukungan dan tidak berarti menghilangkan utang mereka. Mestinya, semua pihak memberikan jalan keluar terhadap masalah ini,” tandasnya. (D19-72)

Reff: www2.Kompas.com

UMKM Tuntut Moratorium

Yogyakarta, Kompas – Sekitar 200 pelaku usaha mikro kecil dan menengah korban gempa bumi di DI Yogyakarta berunjuk rasa menuntut dikeluarkannya kebijakan moratorium atau penundaan pembayaran utang oleh pemerintah provinsi, pusat, maupun Bank Indonesia.

Dalam aksi di halaman Gedung Bank Indonesia Cabang Yogyakarta, Kamis (19/7), mereka juga meminta kepada pihak perbankan dan lembaga pembiayaan non-bank agar tidak melakukan penekanan, penyitaan, dan eksekusi terhadap agunan yang disertakan dalam kredit.

Para pengunjuk rasa adalah mereka yang sebelumnya melakukan pengaduan kredit bermasalah ke Posko Pengaduan Jogja Rescue. Mereka datang dari beberapa sentra industri kecil di Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman, dan Kota Yogyakarta.

Ketua Forum UMKM Pascabencana Yogyakarta Sukabiwata mengatakan kondisi teman-temannya saat ini cukup menyakitkan. Kebijakan perbankan yang ada, termasuk BI, masih jauh dari keberpihakan terhadap para pelaku usaha kecil.

Tuntut Moratorium Ramai-ramai

Lebih dari setahun pascagempa, pelaku UMKM masih kesulitan melunasi utang dalam waktu yang singkat. Mereka masih membutuhkan modal besar guna menjalankan dan memulihkan usahanya sehari- hari. “Kami perlu moratorium, penundaan segala kewajiban membayar oleh nasabah terhadap bunga, cicilan pokok, ataupun denda. Bukan restrukturisasi atau rescheduling utang,” ujar Sukabiwata. Tak diberi ruang

Ia mengatakan sebagian besar pelaku UMKM telah menerima fasilitas restrukturisasi dari perbankan, tetapi tetap saja bermasalah, terutama dalam hal mengangsur kredit. Nasabah yang mendapat fasilitas ini tidak diberi ruang cukup untuk bernegosiasi dengan pihak bank.

“Hal ini berdampak setelah mendapat tenggang waktu pembayaran. Mereka harus dibebani tunggakan dan denda selama tenggang waktu tertentu,” ucap Sukabiwata.

Untuk menata dan menumbuhkembangkan kembali usahanya, para pelaku UMKM ini mengaku perlu waktu minimal tiga tahun. Waktu itu dipakai untuk memaksimalkan perputaran uang dan mempertahankan modal kerja.

Dalam aksi yang dijaga ketat aparat dari Kepolisian Kota Besar Yogyakarta itu, para pengunjuk rasa juga menyesalkan tindakan perbankan yang melakukan tekanan baik lisan maupun tertulis. Beberapa kasus yang sudah terjadi adalah pemasangan stiker dan tulisan pada aset-aset UMKM berbunyi “Di bawah penguasaan bank”.

Anggota Komisi B DPRD Provinsi DIY Esti Wijayati yang mendampingi pengunjuk rasa mengatakan moratorium yang diminta pelaku UMKM adalah penundaan pembayaran utang, bukan penghapusan.

Selama ini, menurut Esti ada misunderstanding dari pihak BI yang mengira bahwa memorandum tersebut berupa penghapusan utang. “Kami tidak bermaksud ngemplang. DPRD sendiri sudah mengirimkan surat kepada BI terkait moratorium,” katanya. (WER)

Kamis, 19 Juli 2007 | 14:00 WIB

TEMPO Interaktif, Yogyakarta:Sedikitnya 200 pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang menjadi korban gempa bumi 27 Mei 2006 di Yogyakarta dan sekitarnya, menggelar aksi unjuk rasa di halaman gedung Bank Indonesia Yogyakarta.

Mereka meminta agar perbankan tidak menyita aset jaminan karena pelaku UMKM tidak mampu mengangsur pinjaman. Para pelaku usaha itu menuntut adanya moratorium, yaitu penundaan kewajiban membayar, baik bunga, angsuran pokok maupun denda.

Sukabiwata sedang orasi

“Pelaku UMKM di Yogyakarta tidak punya niat untuk ngemplang utang. Namun dalam kondisi pelaku UMKM dihantam berbagai masalah setelah gempa bumi setahun lalu, kami belum mampu mengangsur. Kami minta diberikan kebijakan yang lebih progresif untuk menyelesaikan persoalan ini,” kata Ketua Forum UMKM Pasca Bencana Yogyakarta, Sukabiwata SH MH.

Menurut Sukabiwata, pelaku UMKM Yogyakarta hanya minta penundaan kewajiban membayar denda, angsuran dan bunga minimal tiga tahun. Dalam waktu tiga tahun itu, kata dia, pelaku UMKM diharapkan bisa melakukan konsolidasi kegiatan ekonomi, sehingga pada tahun keempat dapat membayar denda, bunga maupun angsuran kredit.

Sejak terjadi gempa bumi, kata Sukabiwata, banyak UMKM yang kolaps bahkan gulung tikar. Bank Indonesia, kata dia, sebenarnya telah mengeluarkan kebijakan tentang perlakuan khusus terhadap kredit pascabencana gempa bumi. Namun, prakteknya, kebijakan BI yang tertuang dalam Keputusan PBI Nomor 8/10PBI/2006 tidak seperti diharapkan.

“Sampai saat ini pihak perbankan dan lembaga keuangan lain tetap melakukan tekanan terhadap nasabah, khususnya pelaku UMKM. Mereka mengancam akan segera menyita aset-aset kami jika tidak segera membayar cicilan atau denda kredit. Bahkan beberapa aset kami, sudah ada yang disita. Ini sungguh tidak manusiawi,” tegas Sukabiwata.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi DI Yogyakarta Syahbenol Hasibuan menyatakan jumlah UMKM yang tidak mampu membayar pinjaman mereka ke perbankan mencapai 376. Total pinjaman yang mengalami kredit macet dari pelaku UMKM mencapai Rp 320 miliar.

Syaiful Amin

Forum UMKM Pasca Bencana Yogyakarta

Menuntut Moratorium Bagi Kredit UMKM Korban Bencana

Ketika awal-awal kemerdekaan, presiden Soekarno mengeluarkan kebijakan Politik Benteng dimana salah satu programnya adalah Berdikari, yaitu pemerintah memberikan perlindungan & pemberdayaan bagi sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga dapat melahirkan kaum borjuasi nasional yang tangguh di tengah persaingan internasional. Vitalnya peran sektor UMKM telah sejak awal disadari oleh para Founding Father’s kita saat itu karena pelaku UMKM jelas secara riil berperan besar dalam mendorong pertumbuham ekonomi dan banyak menyerap tenaga kerja. Namun ketika era orde baru, kebijakan tersebut kemudian dihilangkan dikarenakan orientasi pertumbuhan ekonomi lebih ditekankan pada investasi asing dan mengabaikan peran UMKM.

Perhatian pemerintah, khususnya Bank Indonesia selaku otoritas perbankan, kepada sektor UMKM hingga hari ini masih sangatlah kurang. Kebijakan ini jelas sangat bertolak belakang dengan perlakuan Bank Indonesia saat terjadinya krisis moneter beberapa tahun lalu. Di masa lalu, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan BLBI yang hanya menguntungkan pelaku usaha yang bermodal besar (yang mana justru pelaku usaha yang bermodal besar tersebut malah mengemplang dana BLBI yang berasal dari uang rakyat).

Tidak adanya political will dan good will dari Bank Indonesia untuk mendukung pertumbuhan sektor UMKM jelas bertentangan dengan semangat pembangunan ekonomi kerakyatan. Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan di Indonesia semestinya mengetahui bahwa sektor UMKM berperan sangat vital dalam perekonomian bangsa, karena pelaku UMKM jelas secara riil berperan besar dalam mendorong pertumbuham ekonomi dan banyak menyerap tenaga kerja. Perlindungan dan pemberdayaan sektor UMKM (apalagi UMKM korban gempa di DIY dan sebagaian Jawa Tengah) mestinya menjadi pekerjaan yang diprioritaskan oleh Bank Indonesia.

Lebih setahun paska Gempa di Yogyakarta perekonomian belum berangsur pulih, bahkan di sektor industri banyak yang terancam tutup/ gulung tikar. Percepatan pemulihan ekonomi yang dicanangkan Pemerintah belum mendapatkan hasil yang signifikan. Hal ini dikarenakan para pelaku UMKM sebagai tulang pinggung perekonomian di Yogyakarta masih diliputi dengan berbagai banyak persoalan. Masalah kredit bermasalah/macet karena hancurnya alat kerja dan alat produksi yang mengakibatkan banyak pelaku UMKM belum mampu menyelesaikan kewajibannya kepada pihak bank, menjadi salah satu faktor dominan mengapa perekonomian di Yogyakarta belum pulih.

Paska gempa bumi di DIY dan sebagian Jawa Tengah, Bank Indonesia sebenarnya telah mengeluarkan kebijakan dengan PBI No 8/10PBI/2006 tentang perlakuan khusus terhadap kredit pasca bencana gempa bumi di Yogyakarta. Namun hal tersebut jelas dirasakan sangat minimalis, karena dalam implementasinya di lapangan, Bank Indonesia sendiri tidak melakukan tindakan konkrit bahkan cenderung lepas tangan untuk melindungi pelaku UMKM dalam menyelesaikan kredit bermasalah yang dihadapi. Sebagai contoh dalam kebijakan BI untuk melakukan rekstrukturisasi bagi UMKM yang bermasalah, nasabah yang mendapatkan restrukturisasi tidak diberikan ruang yang cukup untuk bernegosiasi dengan pihak Bank. Hal ini berdampak setelah mendapatkan tenggang waktu pembayaran kewajiban rata-rata 3 bulan pasca bencana harus dibebani tunggakan dan denda selama tenggang waktu tersebut. Belum lagi ditambah biaya administrasi untuk nasabah yang di restrukturisasi yang harus dibayar sekaligus saat realisasi pengikatan kredit baru. 

Hingga saat ini pihak perbankan dan lembaga keuangan lain tetap melakukan tekanan terhadap nasabah berupa peringatan tertulis maupun teguran lisan dengan ancaman penyitaan asset nasabah apabila tidak mampu membayar cicilan kredit pinjamannya. Beberapa kasus yang terjadi ada yang sudah melakukan pemasangan stiker/ penyemprotan terhadap asset UMKM dengan tulisan di bawah penguasaan Bank. Tidak itu saja, bahkan pihak Bank sampai mengambil tindakan penekanan, pengancaman, dan penyitaan dalam kondisi saat ini adalah tindakan yang tidak tepat, tidak manusiawi, tidak memiliki sense of crisis, meresahkan dan menurunkan semangat kerja serta secara ekonomi sangat merugikan karena harga jual asset dalam jaminan jika dilelang/ dijual mengalami penurunan yang sangat tajam yang merugikan nasabah UMKM. Bank Indonesia selaku pemegang otoritas perbankan, terkesan tutup mata dan atau tidak mau tahu atas tindakan pihak bank terhadap pelaku usaha UMKM.

Ironisnya, disaat para pelaku UMKM mendapatkan dukungan dari DPRD dengan merekomendasikan adanya moratorium bagi pelaku UMKM, dan Surat himbauan dari Gubernur DIY untuk penagguhan eksekusi jaminan, Pimpinan BI Yogyakarta sendiri membuat statement tidak perlu adanya moratorium bagi UMKM dengan alasan akan merugikan perbankan dan nasabah. Hal ini jelas membuktikan bahwa kebijakan PBI No 8/10/PBI/2006 hanya menjadi aksesoris yang cenderung hanya menguntungkan bank pelaksana dan tidak mempunyai dampak yang meringankan bagi pelaku UMKM.

Moratorium adalah tuntutan yang sangat logis dan wajar dalam kondisi paska gempa dimana apabila tidak dilaksanakan sangat berpotensi besar menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan jumlah pengangguran akibat PHK massal yang tidak bisa dihindari oleh pelaku usaha UMKM. Argumentasinya adalah bahwa saat ini keadaan UMKM di Yogyakarta sedang sangat lemah, bahkan beberapa diantaranya hampir mati. Agar dapat selamat dan bangkit kembali, UMKM tersebut membutuhkan keleluasaan waktu tenang dan tidak terbebani dengan pikiran untuk ”ngangsur kredit ” minimal 3 tahun agar dapat memanfaatkan perputaran keuangan atau modal kerjanya dalam rangka menata dan menumbuhkembangkan usahanya kembali.

Moratorium yang dimaksud disini adalah penundaan segala kewajiban membayar bagi nasabah UMKM terhadap bunga, cicilan (pokok), ataupun denda. Bukannya “restrukturisasai / Resceduling hutang”, karena sebagian besar dari kami telah menerima fasilitas restrukturisasi / resceduling namun tetap bermasalah dalam mengangsur kredit. Perlu untuk menjadi catatan bahwa pelaku UMKM di Yogyakarta tidak punya niat untuk “ngemplang” hutang. Namun karena kondisi para pelaku UMKM pasca gempa mengalami masalah berat yang kompleks sehingga perekonomian kami berada dibawah titik nadir, maka sudah sepatutnya diberikan kebijakan yang lebih progresif untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Berdasarkan kenyataan diatas, maka kami dari Forum UMKM Pasca Bencana Yogyakarta Menuntut :

1. Kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta Bank Inonesia untuk mengeluarkan kebijakan MORATORIUM kredit bagi pelaku UMKM di Yogyakarta selama 3 tahun sampai dengan 31 Desember 2010.

2. Meminta kepada pihak Perbankan dan lembaga pembiayaan non bank untuk tidak melakukan penekanan terhadap nasabah UMKM, serta tidak melakukan penyitaan atau eksekusi terhadap agunan yang disertakan dalam kredit yang diajukan oleh UMKM, atau barang/asset lain milik UMKM yang menjadi korban langsung maupun tidak langsung dari gempa bumi di Yogyakarta.

Yogyakarta, 19 Juli 2007

Forum UMKM Pasca Bencana Yogyakarta

ttd

Sukabiwata, SIP.MH.

Ketua