Ketika Nagabonar Perintahkan Berhenti Berpikir

Oleh Arief Mujayatno

Refferensi: http://oase.kompas.com/read/xml/2009/03/11/03472420/ketika.nagabonar.perintahkan.berhenti.berpikir

“Jenderal, ku perintahkan kau berhenti berpikir. Kalau kau berpikir, aku pun ikut berpikir, pusing aku”. Kalimat tersebut diucapkan aktor kawakan Deddy Mizwar, yang sering disapa Jenderal Naga Bonar, dalam logat batak yang kental. “Perintah” terhadap sang Jenderal tersebut diucapkan Deddy Mizwar bukan dalam sebuah akting film atau sinetron, tetapi dalam keadaan sadar tanpa rekayasa. Meski “jenderal” Deddy Mizwar gelar palsu yang hanya ada di film Naga Bonar, namun sang Jenderal yang diperintahkannya itu adalah jenderal asli berbintang dua yang pernah menjabat Asisten Terotorial (Aster) Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad). Dia tidak lain Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi. Belum sempat Saurip Kadi menjawab, “Jenderal Naga Bonar” kembali mengatakan, “Mulai saat ini, kau harus berbuat, bekerja untuk kesejahteraan rakyat!”. Mendengar perintah tersebut, Saurip Kadi pun langsung menjawab, “Siap, Jenderal!” Peristiwa nyata tersebut terjadi ketika Deddy Mizwar bersama Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi menyatakan kesiapannya memimpin bangsa Indonesia dalam acara “Refleksi Politik Jenderal Naga Bonar” di Galeri Cipta Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat (27/2). Deddy Mizwar yang lahir di Jakarta, 5 Maret 1955, selama ini dikenal sebagai aktor senior dan sutradara kawakan. Saat ini ia tercatat masih menjabat sebagai Ketua Badan Pertimbangan Perfilman Nasional periode 2006-2009. Sejumlah film dan sinetron berkualitas pernah dihasilkannya bersama Production House (PH) yang didirikannya pada 1997, antara lain sinetron “Mat Angin”, serial sinetron ramadhan “Lorong Waktu”, “Demi Masa”, “Kiamat Sudah Dekat”, film “Ketika”, film “Nagabonar Jadi 2″, dan terakhir sinetron “Para Pencari Tuhan”. Deddy Mizwar bertindak selaku produser sekaligus aktor dan sutradaranya. Julukan “Jenderal Naga Bonar” memang seolah tidak bisa lepas dari Deddy Mizwar karena perannya yang apik dalam film “Naga Bonar”. Kini, menjelang pesta demokrasi 2009, tiba-tiba nama Deddy Mizwar muncul di kancah perpolitikan nasional. Tidak tanggung-tanggung, ia menyatakan kesediaannya memimpin bangsa Indonesia dan bertarung dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. “Selama ini saya tidak pernah bicara politik. Kalau sekarang saya bicara politik, tentu ada sesuatu yang mendorong saya. Kenapa? Karena ada yang salah ’mengatur’ negeri ini,” kata Deddy Mizwar.

Dalam pidato refleksi politiknya yang kerap diwarnai guyon dan celetukan segar itu, Deddy Mizwar mengatakan, pemerintahan demi pemerintahan telah berlalu, bahkan masa reformasi telah sepuluh tahun berjalan, namun masih menyisakan sekitar 40 juta orang yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Pemerintah, lanjutnya, tidak banyak bertindak melayani rakyat dan rakyat seringkali pasrah menerima keadaan. “Ini pertanda penurunan kualitas budaya bangsa. Pembangunan tidak menyentuh hal-hal yang fundamental,” katanya. Deddy pun mengkritik ketentuan perundangan yang tidak memberi peluang bagi calon presiden independen, serta ketentuan “parliamentary threshold” yang dikatakannya akan menghilangkan banyak suara rakyat yang memilih partai-partai kecil. “Ketentuan mengenai pengajuan capres hanya oleh parpol atau gabungan itu telah merampok kedaulatan rakyat. Kenapa menghalangi munculnya pemimpin baru yang memberi harapan kepada rakyat. Apa kata dunia?” katanya. Kalimat “apa kata dunia” yang menjadi ungkapan populer Jenderal Naga Bonar di film “Naga Bonar” itu kerap diucapkan Deddy Mizwar dalam pidatonya. Meski demikian, Deddy yakin masih ada partai pejuang yang akan mengusung capres yang memenuhi sejumlah persyaratan, seperti mempunyai solusi untuk menghentikan keterpurukan, punya paradigma baru tentang sistem kenegaraan, punya keberanian, punya integritas dan tidak bermasalah. “Kalau pemimpin bermasalah, jangankan memikirkan rakyat, menyelamatkan diri sendiri saja repot. Karena itu, Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi dan saya, ’Jenderal Naga Bonar’ siap mengembalikan kedaulatan rakyat dengan mengutamakan rakyat,” katanya tegas yang disambut tepuk tangan hadirin. Seperti tidak mau kalah dengan pidato “fenomenal” dan penuh canda dari sang Jenderal Naga Bonar Deddy Mizwar, Saurip Kadi yang mendapat giliran berpidato, tiba-tiba berdiri memberi hormat ala militer kepada Deddy Mizwar, yang meski sedikit kaget namun dengan sigap membalas hormat tersebut. “Saya harus memberi hormat, karena Bang Deddy Mizwar ini lebih tinggi pangkatnya, dia bintang empat, saya cuma bintang dua,” katanya yang disambut tawa dan tepuk tangan orang-orang yang hadir dalam acara itu. Berbeda dengan Deddy Mizwar yang secara tiba-tiba menyandang gelar Jenderal dalam film Naga Bonar, Saurip Kadi dikenal sebagai prajurit TNI yang cakap dalam karirnya hingga menyandang gelar jenderal berbintang dua hingga pensiun. Mayor Jenderal TNI (Purn) Saurip Kadi lahir di Brebes, Jawa Tengah, 18 Januari 1951. Karir militernya sebagai perwira pertama dimulai di lingkungan Kodam V/Brawijaya yaitu di Batalyon Infantri 521 Kediri, dilanjutkan di Brigade Infantri 16 masing-masing di Kediri dan Korem 083/Malang. Ia pernah menjabat sebagai anggota DPR RI (1995-1997), Staf Ahli bidang Khusus Menhankam, dan terakhir sebagai Asisten Teritorial Kepala Staf TNI AD. Dalam pidatonya, Saurip Kadi menyebut sistem kenegaraan di Indonesia yang “semrawut” karena mencampuradukkan sistem presidensial dengan sistem parlementer. Ia juga berpendapat, dalam negara demokrasi seharusnya ada pemisahan antara negara dan pemerintah. “Ke depan, kita harus meninggalkan sistem yang semrawut ini. Kita harus menyusun sistem baru berdasarkan ciri bangsa, akal sehat dan budi luhur,” kata penulis buku “Mengutamakan Rakyat” itu. Untuk itu, Saurip Kadi mengajak seluruh komponen bangsa untuk duduk bersama melakukan rekonsiliasi atau islah. Dalam acara tersebut, tampak hadir sejumlah pimpinan partai politik seperti Partai Buruh, Partai Pemuda Indonesia, dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia. Sulit Bersaing Deddy Mizwar boleh-boleh saja menyatakan kesiapannya manjadi calon presiden, namun perlu mempertimbangkan berbagai hal seperti kemungkinannya untuk maju dengan dicalonkan oleh partai politik. Pengamat politik dari Universitas Paramadina Bima Arya Sugiarto mengatakan, tingkat popularitas Deddy Mizwar memang lebih tinggi dibandingkan para artis lain namun niatnya untuk maju bertarung di pemilihan presiden akan terkendala waktu dan faktor prinsip yaitu partai pendukungnya. “Pertanyaannya bisa ’nggak dalam waktu yang singkat ini, partai-partai kecil yang mendukungnya berpacu dengan waktu memperoleh dukungan suara untuk memajukan Deddy,” ujarnya. Bima menilai, kesiapan Deddy Mizwar itu tergolong terlambat, meski gagasan yang diusungnya juga penting. Menurut dia, modal popularitas Deddy sebenarnya bisa digunakan untuk membuat capres dari partai besar melirik peluangnya menjadi cawapres. Senada dengan itu, pengamat politik LIPI Syamsuddin Haris juga memperkirakan Deddy akan sulit untuk bersaing dengan calon presiden yang lain, kecuali jika ia bertarung dalam pemilihan kepala daerah. “Kalau Pilkada ada calon independen, sedangkan capres butuh dukungan partai politik dan minimal 20 persen kursi sesuai UU Pilpres. Kalau partai yang mendukung tidak signifikan bagaimana?,” katanya. Jika hanya mengandalkan popularitas, nampaknya perjalanan politik Jenderal Naga Bonar masih akan mengalami banyak kendala untuk bisa memimpin bangsa Indonesia.

JALAN KEDAMAIAN 2009

RADAR JOGJA Jum'at, 16 Januari 2009

BERNAS 16 JUNI 2009

Harian Jogja, Jumat, 16 Januari 2009

 

MUSUH RIIL PETANI, SOSOK PERUSAHAAN BESAR

25/10/2008 12:00

Dalam sebuah diskusi, seorang kawan melontarkan pertanyaan unik dan nyleneh, siapa sesungguhnya yang dimaksud petani? Dan kalau pengusaha besar bermodal dan dengan modalnya yang besar itu ia menggeluti aktivitas usaha usaha pertanian serupa, dan mendapatkan keuntungan yang berlipat lipat, apakah mereka juga termasuk dalam kategori petani? Polemikpun muncul, sebagian peserta mengatakan itu bukan petani dan sebagian menyebut sebagai petani. Masing masing alasan dikemukakan, petani, orang yang mengerjakan lahan sawahnya secara langsung dan menghasilkan untuk kebutuhannya. Sedang pengusaha , meski tidak langsung menggarap lahan, tapi dengan modalnya beraktivitas yang berkait dengan pertanian, misal membuat pupuk, obat obat pertanian, dan lainnya. Kelompok yang menyebutkan bukan petani, bertolak pada argumentasi batiniyah. Meski secara riil terjadi kegiatan pertanian tetapi usaha tersebut tidak dijiwai nilai nilai immateri yang selama ini melekat pada diri petani Indonsia. Ada tiga nilai yang tidak dimiliki model pertanian “sarat modal/bermodal” yakni nilai. Petani agar menghormati lingkungan sekitarnya, baik alam dan sosial, baik dalam bentuk lingkungan alam maupun lingkungan sosial dalam mengelola usaha pertanian. Namun dalam kenyataan, dalam konteks pertanian sarat modal, yang acap kali dijumpai petani lebih mendasarkan pada unsur material katimbang immaterial. Karena tidak terlalu mengherankan jika model pertanian ‘sarat modal’ justru melahirkan suatu bentuk destruktif baru dalam dunia pertanian kita. Kerusakan ekologi dan berkembangnya sikap egoisme dalam keluarga petani merupakan sedikit contoh dari sederet ekses yang muncul dari usaha pertanian ‘sarat modal’

Sukabiwata seorang praktisi pertanian yang juga seorang ketua Partai Merdeka di Yogyakarta dalam tulisan berjudul Petani Modal Vis a Vis Petani Gurem menyebutkan, sekarang ini banyak bermunculan fenomena perusahaan perusahaan yang terjun langsung dalam usaha pertanian. Perusahaan perusahaan tersebut tidak saja mengelola lahan yang hanya menghasilkan produk pertanian, seperti sayur, buah dan bahan obat obatan. Tapi mereka itu juga terlibat intens dalam pembuatan dan penyediaan pupuk, pengadaan obat obatan pertanian hingga penelitian.

Jadi, menurut Sukabiwata, dalam konteks pertanian agropolitan apakah petani konvensional yang masih memegang teguh kultur dan nilai spiritual bisa masuk. Kalaupun bisa,apakah petani yang demikian itu tidak akan termaginalkan dengan sendirinya. Jangan jangan masuh riil petani adalah sosok perusahaan besar seperti itu. Asumsi muncul bertolak pada policy penguasa perihal revolusi hujau yang terbukti sangat merugikan petani. Alih alih menawarkan teknologi transgenic, perusahaan perusahaan besar melarang petani Indonesia menanam beras varitas unggul. Alhasil, hasanah budaya tani lokal pun menjadi hilang. Sejak saat itulah usaha pertanian menjadi kering dan tidak bermakna. Semua tananam sejak Aceh sampai Merauke seragam. Ongkos produksi pun semakil mahal. Jauh lebih besar dari hasil yang didapat. Kehidupan petanilah yang makin hancur(albertus wahana)

Kader Partai Merdeka ; TIDAK BERORIENTASI PADA POS LEGISLATIF.

05/09/2008 10:37

Meski terbatas waktu, hanya beberapa hari dari ditutupnya batas waktu pendaftaran para caleg (calon legislatif ) untuk Pemilu 2009, Partai Merdeka yang baru saja ditetapkan menjadi partai peserta pemilu oleh KPU setelah memenangkan gugatannya di PTUN, khususnya Partai Merdeka Propinsi DIY, telah berhasil melaksanakan tahapan pencalegan dengan tertib, tidak ada saling tarik ulur antarpengurus dan kadernya dalam menentukan nama caleg.

Sukabiwata

“Memang, karena para kader Partai Merdeka semangat dan mentalnya hidup di partai bukan berorientasi pada pos legislatif, bukan semata-mata untuk meraih kedudukan di kursi dewan, tetapi mereka berjuang lewat Partai Merdeka, untuk bisa mewujudkan negara yang benar-benar ber-Kebangsaan, kerakyatan dan kemandirian, yang tujuan akhirnya, rakyat dan bangsa ini mendapatkan kemakmuran dan kesejahteraan,” kata Drs. Sukabiwata SIP, MH., Ketua Dewan Pimpinan Tingkat Propinsi DIY, pada Parle di ruang kerjanya, pekan lalu. Menurutnya, yang dilakukan oleh Partai Merdeka dalam kiprahnya ini yang penting dan yang diseriusi adalah bagaimana tata kehidupan pembaruan ini tetap berlangsung, dan hal ini tidak perlu harus diperjuangkan lewat menjadi anggota legislatif. Tetapi sebagai bentuk keberadan partai yang merupakan amanat Undang-undang Dasar (UUD) 1945, Partai Merdeka tetap ikut pemilu dan tetap mencalegkan para kadernya. Ketentuan/persyaratan 30 persen untuk kaum perempuan sudah terpenuhi. Untuk Pemilu 2009 Partai Merdeka DIY telah mengajukan/mengusulkan nama-nama kadernya untuk dicalegkan, baik untuk DPRD tingkat propinsi maupun DPRD Kabupaten/kota. Mereka yang diusung ke DPRD Propinsi, terdiri: Sugeng Wiyadi, Sri, Budi Raharjo (dari Dapel kota), Purwanto, Heny Syamsiah (Dapel Kab Bantul), FX Mujio (Dapel Kulonprogo). Ir Djoko D. dan Neny Dwi Hastuti (Dapel Sleman). Reidoseta (Dapel Gunungkidul).

Sejak zaman dahulu Indonesia ini negara agraris, tetapi kini menjadi negara yang belum bisa menentukan, negara yang bagaimana. Terkait dengan itu Partai Merdeka bertekad mengembalikan ke bentuk agraris. Dengan pemikiran dan landasan, bahwa sebenarnya kultur kita itu kultur pertanian, SDM kita bermental petani. Jadi hanya dengan menjadi negara pertanian, bangsa petani, kita akan punya harkat dan martabat sebagai bangsa. (albertus wahana)

KENAIKAN LISTRIK DAN BBM; Porak-porandakan Ekonomi Yogya

Kedaulatan Rakyat

19/05/2008 09:44:47  YOGYA (KR) – Perekonomian Yogya terancam porak-poranda, karena diterpa kenaikan listrik yang sudah berjalan dan kenaikan harga BBM. Kenyataannya, sebelum harga BBM naik, semua barang sudah naik dan mempengaruhi proses produksi dunia usaha, khususnya kinerja UKM. “Beban utang UKM sebagai dampak gempa beberapa waktu lalu saja belum tuntas, sekarang masih dibebani kenaikan listrik dan BBM,” kata Ambar Tjahjono SE, Ketua Komite Percepatan Pemulihan Ekonomi Yogyakarta ‘Bangkit’ (KP2E ‘Yo Bangkit’), yang didampingi fungsionaris Yogya Rescue, seperti Hari Dendi, Bagus Ardi Baliantoro, Jadin C Jamaluddin, Sukabiwata, Sabtu (17/5). Menurut Ambar, saat ini sudah banyak perusahaan yang menjerit karena terkena beban kenaikan listrik yang mencapai 100 persen, termasuk sektor industri pariwisata, khususnya perhotelan. Menurut Bagus Ardi Baliantoro yang juga Ketua Masyarakat Pariwisata Indonesia (MPI) Yogyakarta, kalangan trave agent dan perhotelan bingung, karena tarif dan perjanjian kontrak sudah disepakati sejak lama. Sehingga kalau kena beban kenaikan listrik dan dampak kenaikan harga BBM, tentu berat. “Orang asing tak mau tahu dampak kenaikan ini,” katanya. Oleh karena itu, menurut Hari Dendi, masalah ini perlu segera diselesaikan. Yogya Rescue hendaknya bisa menjadi crisis center. Sementara Jadin C Jamaluddin menegaskan, momentum sekarang justru menjadi saat yang paling tepat untuk bersatunya pengusaha dengan buruh. Karena, dampak kenaikan listrik dan harga BBM akan menimpa dan dirasakan baik pengusaha maupun buruh. Untuk itu, langkah konkret perlu dikedepankan oleh Pemda setempat. Pada bagian lain Ambar Tjahjono mengingatkan bahwa sisa utang akibat gempa yang menjadi beban UKM masih belum terselesaikan, kendati sudah dimintakan keringanan dan pengertian dari pihak perbankan. Sehingga, kalau dengan beban itu, masih ditambah dengan beban kenaikan listrik dan kenaikan harga BBM sebagai dobel dampak, akan makin memberatkan dan bisa berbahaya bagi kelangsungan hidup UKM  di Yogya khususnya. Dalam hal ini, KP2E ‘Yo Bangkit’ terus melakukan pendampingan pada UKM yang terkena masalah tersebut, dengan terus menggalang jejaring dengan pihak terkait. “Semua ini sangat membutuhkan dukungan dari Pemda maupun DPRD untuk melakukan langkah bersama,” tambah Ambar.